Krisis Sepakbola dan Demokrasi Sosial Belanda

Darmanto Simaepa 

Sepakbola Hollandse School adalah produk kultural dan politik Belanda yang sangat penting. Sepakbola gaya ini menempatkan umpan satu-dua sentuhan, kebebasan pemain mencari ruang dan pertukaran posisi sebagai dasar permainan. Diciptakan akhir 1960-an oleh kombinasi kedisplinan Rinus Michel dan kejeniusan Johan Crujff, gaya Hollandse School tumbuh dan berkembang di bawah sistem demokrasi sosial.

Selain memelopori inovasi penggunaan transportasi publik dan kebebasan berpendapat, sistem demokrasi sosial Belanda menyediakan lapangan bola terbaik, pelatih bersertifikat, serta subsidi bagi anak berbakat. Di lapangan, ruang ganti, dan layar televisi, iklim demokratis menjadikan sepakbola sebagai bahan debat dan diskusi. Inovasi taktik 4-4-3 dan kemunculan generasi emas sepakbola Belanda era 1970an adalah hasil demokrasi sosial tersebut.

Gaya sepakbola ini diekspor, diadopsi di seluruh penjuru dunia,  dan lantas dikenal dengan nama Total Football. Kesuksesan timnas Jerman dan Spanyol, begitu pula Barcelona, mengembangkan formasi dasar 4-3-3 Hollandse School memberi inspirasi siapapun untuk mengandalkan penguasaan bola, umpan menyusur tanah, dan eksploitasi ruang sebagai kunci meraih prestasi.  

Ironisnya, ketika gaya Belanda berkembang di luar negeri, timnas dan klub-klub Belanda justru merana. Kegagalan ke Piala Eropa tahun ini merupakan indikasi kemandekan Hollandse School di tanah kelahirannya. Lebih dari itu, kegagalan ini barangkali mencerminkan kebangkrutan sistem demokrasi sosial yang menciptakannya. 

Kemandekan sepakbola Belanda bisa dilihat dari tiga aspek: tidak adanya pelatih inovatif, keringnya prestasi klub, dan seragamnya produk akademi.

Di zaman keemasannya (1970 hingga 1990an), negara kecil berpenduduk 17 juta ini melahirkan pelatih dan pemikir jenius macam Rinus, Cruijff, Leo Benhakker, dan Luis Van Gaal. Skema 4-3-3 dengan dua sayap penyerang membawa Belanda ke final piala dunia dan juara Piala Eropa. Klub-klubpun berprestasi, sementara pemain kreatif macam Marco Van Basten, Ruud Gullit, atau Dennis Bergkamp bermunculan.

Pada periode itu, Belanda punya slogan ‘pemandu demokrasi dunia’. Belanda, para politisinya bilang, menawarkan inovasi demokrasi sosial dari negara kecil. Negara inilah yang mengenalkan cuti panjang bagi pekerja perempuan, pengakuan hak minoritas dan pengaturan peredaran ganja. Duniapun berhutang pada Belanda untuk kata ‘toleransi’ dan ‘multi-kultur’.

Krisis sepakbola Belanda muncul bayangannnya di awal 2000an, setelah tim Oranye gagal ke Jepang dan Korea. Sejak kalah dari Irlandia sepuluh hari sebelum serangan WTC, sepakbola Belanda kehilangan identitas. Tim Oranye yang dulunya memuliakan kreativitas, umpan dan serangan sayap, berubah menjadi bertahan, reaktif, dan mengandalkan serangan balasan.

Alih-alih mengembangkan sistem 4-3-3, pelatih-pelatih Belanda paska pergantian alaf (Dick Advokaat,  Bert van Marwijk, Guus Hiddink) mengadopsi sistem 4-2-3-1. Meskipun Van Basten memberi harapan di Piala Eropa 2008—dengan serangan sayap lewat skema 4-5-1—ia gagal membangkitkan Hollandse School dari tidur panjangnya.

Yang masih segar dalam ingatan kita tentang sepakbola Belanda adalah tim kasar dan gemar mencederai lawan. Di Jerman, pemain Belanda beradu tinju dengan pemain Portugal. Sementara di Afrika Selatan, keanggunan gaya Belanda ditukar dengan sikutan van Bommel dan tendangan kungfu Nigel De Jong.

Belakangan, citra sepakbola Belanda diwakili oleh tim Luis Van Gaal: membosankan, gampang ditebak, dan  bikin frustasi. Di Brazil, ia memilih pendekatan konservatif dengan skema 5-3-1-1. Belanda sukses melaju semifinal Piala Dunia, dengan cara yang tidak-Belanda: ‘reactie voetball’ dengan mengandalkan kecepatan individual Arjen Robben. Di Manchester United, sepakbola garing yang ia rancang berakhir dengan pemecatan.

Dalam periode yang sama, demokrasi sosial yang pernah dibanggakan Belanda pergi entah ke mana. Partai aliran kanan dengan agenda anti-imigran dan pemakaian jilbab meraih simpati luas. Ketegangan dengan pendatang meningkat dan kata toleransi tidak lagi membanggakan. Anggaran sosial dipangkas dan pemerintah menyarankan warganya untuk menyelesaikan masalah tanpa bantuan negara.

Ditambah dengan krisis ekonomi global, kegagalan demokrasi sosial menciptakan stagnasi ekonomi dan memukul industri sepakbola. Klub-klub Belanda, kalah bersaing secara keuangan maupun prestasi. Untuk bertahan, klub tradisional seperti Ajax atau Feyenoord harus cepat menjual talenta terbaiknya setiap tahun sebelum harganya turun. Sementara klub kecil hanya bisa mengandalkan penjualan tiket dan sokongan perusahaan lokal.

Banyak dari klub Belanda kini hanya menjadi tempat ‘peminjaman’ klub-klub besar. Siaran televisi tidak memberi uang banyak, sementara  pasar global sudah dikuasai klub besar dari Jerman, Spanyol dan Inggris. Tidak mengejutkan mereka tidak pernah juara lagi di Eropa, sejak Feyenord terakhir kali melakukakannya. 

Kegagalan inovasi dan keterpurukan industri sepakbola jelas sekali terlihat dari produk pembinaannya. Belanda tidak lagi menghasilkan pemain kelas dunia. ‘Tengoklah Daley Blind,’ tulis Simon Kuper, pakar sepakbola Belanda, ‘maka kita akan melihat masalah mendasarnya’.

Blind mewakili generasi pesepakbola Belanda kontemporer. Ia pintar membaca permainan, bagus dalam mengumpan, dan bermain di berbagai posisi. Masalahnya, Blind dan pemain segenerasinya, tidak punya kualitas spesifik.

Tidak lagi ada pemain Belanda yang ahli mengirim umpan silang seperti Arie Haan. Tidak ada lagi agresifitas dan tekel bersih versi Johan Neskeens. Siapa pemain Belanda kini yang pintar memberi umpan panjang dari belakang macam Ronald Koeman atau Frank de Boer? Mana ada pemain Belanda sekuat Jaap Stam atau Ruud Gullit? Akademi di Belanda menyederhanakan kompleksitas sepakbola menjadi permainan umpan satu-dua.

Kombinasi dari mandegnya inovasi taktik dan kegagalan klub-klub memproduksi pemain kelas dunia memaksa timnas Belanda untuk bermain lewat dua skema yang berseberangan dengan dasar Hollandse School. Kalau tidak mengandalkan skema 5-3-2 lewat serangan balik, mereka bertahan dengan 4-3-3 lewat penguasaan bola tetapi minus kecepatan dan penetrasi. Dua-duanya gagal memberi jalan keluar.

Kegagalan ke Piala Eropa hanyalah puncak dari gunung es kemunduran Hollandse School. Situasi ini paralel dengan kegelisahan Belanda menghadapi krisis globalisasi. Mereka tidak lagi menjadi ‘pemandu demokrasi’. Di tahun 2013, Raja William bahkan resmi mengumumkan kebangkrutan Belanda sebagai welfare state (negara sejahtera), buah dari demokrasi sosial.

Krisis sepakbola Belanda  mungkin akan terus berlanjut sepanjang mereka belum bisa merumuskan ulang Hollandse School dan demokrasi sosial yang melahirkannya.