Setengah Abad Menjadi Pecundang*

Oleh Darmanto Simaepa

Semua orang tahu sepakbola Indonesia tak pernah lagi juara atau berhasil lolos dari kualifikasi Piala Dunia, meski sebagian dari kita terus bertanya-tanya mengapa. Apakah ini karena bakat-bakat pemain tak cukup berkualitas? Apakah ini berhubungan dengan ketidakberaturan kompetisi? Ketidakbecusan pengurus PSSI? Rendahnya dukungan pemerintah? Keterpencilan sepakbola Indonesia dari sistem kompetisi sepakbola Eropa, yang kini menjadi pusat sepakbola dunia?

Dirundung oleh kegagalan demi kegagalan, kita yang sebagiannya malas melakukan analisa dan sebagiannya mudah putus asa ini bisa dengan gampang menyimpulkan bahwa kepecundangan sepakbola Indonesia dikarenakan akumulasi dan komplikasi semua masalah yang bisa kita sebut. Ini adalah cara yang paling gampang dan tak perlu pikir panjang. Setiap alasan sudah pasti akan dibenarkan oleh fakta bahwa kita memang tak pernah menang.

Tapi ini cara yang tak memuaskan, bukan? Coba kita tengok timnas negara lain, yang punya prestasi lebih baik. Tidak, kita tidak sedang melongok ke Jerman. Sedikit lurus ke utara, di belahan utara Semenanjung Korea, ada negara yang terpencil dari sistem dunia tapi ikut Piala Dunia. Di Amerika Latin, federasi sepakbola Brazil dan Argentina tak kalah koruptif dan brengseknya, tapi mereka jadi penguasa sepakbola. Sepakbola Panama di Amerika Tengah atau Nigeria di Afrika juga diurus oleh orang-orang yang sama buruknya, tapi mereka lumayan berprestasi. Kompetisi sepakbola Mesir juga lebih tidak teratur, penuh kekerasan, namun mereka toh menjadi juara Piala Afrika dan kini ada di Piala Dunia.

Lalu apa masalah utamanya, dan bagaimana kemudian mengatasinya?

Ada banyak cara untuk mendekati pertanyaan ini—tergantung posisi Anda. Orang di PSSI melihat masalahnya ada pada pelatih, sementara ketuanya menuding pemain-pemain yang ingin menjajal kompetisi luar negeri dan kontrak yang lebih baik. Para pengamat menyebut-nyebut pembinaan pemain muda dan skema permainan. Presiden melihat kerja menterinya. Keluasan wilayah sering juga menjadi kambing hitam. Sementara, sebagaian besar orang mengarahkan telunjuk kepada pengelola kompetisi.

Sebagai suporter, akan lebih mudah buat saya untuk mengamati apa yang terjadi di kedai-kedai kopi, bangku stadion, atau di gelaran tikar di ruang-ruang keluarga. Atau di halaman olahraga koran/tabloid dan program-program sport di layar kaca. Atau di dinding sosial media. Di tempat-tempat itulah kita bisa melihat jutaan orang yang emosinya naik-turun, ditentukan oleh keberhasilan timnas Indonesia.

Ijinkan saya menyebut agregat orang Indonesia yang ikut terpapar sepakbola Indonesia tanpa menjadi pengurus federasi—termasuk di dalamnya pemain dan pelatih—dengan nama ‘publik sepakbola Indonesia’. Jumlah mereka sangat besar, meski angka persisnya kita tidak pernah tahu. Di hari-hari timnas bertanding, merekalah yang membuat Indonesia seperti sebuah pasar sayur yang besar.

Mereka menonton, memaki, mencela, menulis, tersenyum bahagia, karena sepakbola. Meskipun publik sepakbola terlibat secara pasif dan kurang menentukan dalam aspek teknis-taktis sepakbola nasional, peran mereka tidak sepele. Mereka adalah wajah sepakbola Indonesia. Bayangkan saja timnas bertanding tanpa penonton di stadion dan tanpa disiarkan televisi.

Meskipun relatif pasif, publik sepakbola Indonesia adalah pihak yang tak lepas dari kesalahan atas rusaknya sepakbola kita. Ia tak inosen dan suci. Publik sepakbola, termasuk saya, memiliki masalahnya sendiri, yang langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap prestasi sepakbola nasional kita.

***

Publik sepakbola Indonesia terkenal di jagad raya sebagai publik yang antusias, berkomitmen, dan punya cinta-tanpa-pamrih terhadap timnas-nya. (Kita, misalnya, bisa memaksa komentator Thailand minta maaf karena mengatakan sesuatu yang tidak mengenakkan di telinga orang Indonesia, dalam bahasa Thai—hal yang agak mustahil terjadi sebaliknya.)

Hari ketika timnas bertanding—dikelompok umur berapa pun dan bermain di manapun—adalah adalah hari besar nasional. Ketika timnas berlaga, siaran televisi menghadirkan siaran langsung dan berita-berita terus memenuhi media. Twitter, FB, Instagram penuh dengan kata-kata dan gambar patriotik. Kantor-kantor tutup lebih cepat. Pasar dan jalanan lengang. Nun jauh di suatu daerah pelosok, orang-orang berjalan kaki menembus hutan dan ngarai untuk bisa menonton bersama ‘pahlawan modern’ mereka.  

Namun, di sinilah masalahnya. Cinta-tanpa-pamrih adalah hal yang mulia buat anak untuk orangtua atau sebaliknya. Cinta tanpa berharap imbalan akan laku sebagai tema fiksi dan cerita sinema. Tapi tidak selalu baik untuk sepakbola.

Dukungan yang meluap-luap bukan jaminan juara. Doa jutaan orang tak mengubah nasib timnas Indonesia. Prestasi tim nasional membaik—dalam pengertian paling hebat tentu saja juara SEA Games—ketika publik sepakbola justru menurun antusiasmenya. Sebaliknya, ketika publik sepakbola Indonesia memiliki cinta-tanpa-pamrih yang luar biasa, justru di saat-saat itulah kita terpuruk. Bukti-bukti kontemporer bisa dideret—dari Piala Asia 2007 di rumah sendiri, hingga masa-masa histeria Irfan Bahdim di Piala AFF 2010. Tapi itu tak terlalu penting. Anggap saja poin saya ini benar.

Lebih luas lagi, cinta-tanpa-pamrih inilah yang turut berkontribusi terhadap ketidakmampuan kita mencari jalan keluar dari kebobrokan penyelenggaraan sepakbola dan mandeknya prestasi timnas Indonesia.

Cinta yang besar ini membuat penyelenggaraan sepakbola nasional bisa berjalan tanpa evaluasi dan pembenahan berarti, bahkan setelah rangkaian tragedi. Berkali-kali penonton mati di stadion, entah karena di pukuli oleh petugas keamanan atau tertimpa runtuhan beton, tak ada perubahan mendasar mengenai perbaikan kondisi stadion. Tiap tahun kita akan selalu mendengar penonton ditusuk pisau, dikeroyok suporter lawan, korban salah sasaran dalam tawuran, atau terinjak-injak penonton lain yang kalut.

Lagu lama tentang kerusakan transportasi publik dan rombongan suporter tewas jatuh dari atau tersambar kereta api juga masih kita dengar. Bahkan barangkali hanya di Indonesia pemain asing mati meringkuk di bangsal kumuh puskesmas kecamatan atau harus berhutang karena kelaparan dan terserang penyakit yang seharusnya mudah diatasi dengan obat generik.

Jika tragedi demi tragedi datang silih berganti, kemampuan publik sepakbola untuk menuntut perbaikan layanan sepakbola justra sangat sedikit sekali. Rentetan tragedi belum mampu  menggerakkan penonton untuk menuntut pertanggungjawaban ketua PSSI misalnya, atau penyelenggara kompetisi, atau bahkan menteri. Ketidakmampuan ini terlihat dari tidak adanya dukungan publik terhadap keberadaan serikat pemain, wasit, atau pelaku sepakbola lain yang posisinya rentan dan butuh dukungan orang banyak. 

Sepakbola memang bisa membuat orang memberikan seluruh hatinya untuk timnas atau klub. Namun, publik sepakbola yang hebat tak pernah serta-merta kehilangan semua kewarasan. Itulah mengapa misalnya dukungan setia suporter Liverpool di masa paceklik gelar yang begitu lama tidak mengurangi kegigihan mereka mencari ‘kebenaran’ di balik tragedi Hillsborough.

Di Indonesia, publik sepakbola jarang sekali menggunakan kekuatan dan kekuasaannya untuk menuntut (dengan sangat keras dan konsisten) pertanggungjawaban penyelenggara sepakbola. Kita nyaris tak punya tradisi protes kuat terhadap kebijakan PSSI, misalnya ketika memilih pelatih atau rekanan penyelenggara kompetisi. Padahal, publik sepakbola Indonesia sangat besar.

Kenapa mereka tidak mampu menjadi kelompok penekan untuk mencari perbaikan prestasi timnas, dan sepakbola Indonesia secara keseluruhan? Di akhir tulisan saya akan mencoba mencari tahu, namun sekarang kita lanjutkan dengan efek cinta buta publik sepakbola Indonesia.

Cinta-tanpa-pamrih membuat kita memberi cek kosong kepada PSSI dan pengelola industri sepakbola. Ketika PSSI dan orang-orang berkuasa di klub dan liga menyusun platform kompetisi dan program kerja yang buruk, nyaris tidak ada catatan yang menyeluruh dan sistematis di media, protes di jalanan, atau boikot di stadion. Ketidakpuasan dan kegundahan hanya menjadi obrolan santai di kedai kopi. Kalaulah ada rasa marah dan frustasi, semua itu hanya makian dan sindiran di sosial media. Rumor dan gosip hanyalah senjatanya orang-orang kalah, sebuah tembakan di dalam cawan, yang tak membuat pengurus federasi merasa ada kritik yang berarti.

Dari tahun ke tahun, jaringan orang-orang kuat PSSI di klub-klub liga dibiarkan untuk mengubah-ubah format kompetisi, memperjualbelikan klub, menghapus sejarahnya, memindahkannya dan mendandadaninya menjadi klub baru yang sama sekali ahistoris di tempat baru yang asing. Bahkan, belakangan kita melihat tentara masuk lapangan (dalam arti sebenarnya) dan mengembalikan peran dwifungsinya, dan itu nyaris tanpa perlawanan dan catatan.

Saya tidak sedang mengabaikan sejarah kegigihan Bonek untuk merebut Persebaya dari petualang politik atau daya juang kelompok suporter yang menolak Nurdin Halid. Usaha-usaha tersebut, dan mungkin lebih banyak lagi dalam skala yang lebih kecil, menjadi contoh bahwa masih ada kekuatan publik sepakbola lewat demonstrasi, mobilisasi massa, dan protes terbuka. Publik sepakbola, meskipun sporadis, masih punya daya perubahan yang luar biasa. Tanpa kegigihan Bonek, Persebaya mungkin hanya tinggal plang namanya saja.

Hanya saja, kasus-kasus seperti Bonek bisa dikatakan sebuah kasus khusus, dan bukan sebuah gejala.   

Cinta-tanpa-pamrih inilah yang membukakan pintu bagi datangnya amnesia sejarah dan impunitas. Kegagalan dan kesalahan besar pengurus PSSI dalam menyelenggarakan sepakbola Indonesia tak tercatat, dan pengurus yang akan datang segera melakukan kesalahan yang sama. Pelaku-pelaku pengaturan skor dan rekayasa kompetisi tetap melenggang dan kebal sanksi. Jual beli jatah promosi dan degradasi seperti lagu lama yang disiarkan berulang-ulang di akhir kompetisi.

Cinta yang besar ini membuat para pengurus klub yang tidak hanya tidak becus, tapi menggunakan sepakbola secara terang-terangan untuk dukungan politik atau akumulasi kekayaaan pribadi, tetap jadi pahlawan.

Bayangkan jika timnas Indonesia juara di Piala Tiger 1998 setelah mengalah dari Thailand. Saya yakin nasib Mursyid Effendi tak akan jadi pecudang. Mungkin ada buku khusus yang merayakan pertandingan itu setelah 25 tahun. Ulang tahun Andi Darussalam Tabusalla boleh jadi akan dirayakan sebagai hari bersejarah sepakbola; dan pemain-pemain yang tampil di turnamen itu akan menjadi pahlawan—seperti halnya puji-pujian kepada Haji Agil dan perayaan kekalahan 0-12 Persebaya dari Persipura.

Ketiadaan dokumen—laporan jurnalistik, buku, studi—tentang Sepakbola Gajah di Indonesia, yang bisa kita jadikan cerminan kritis tentang sejarah siapa dan bagaimana sepakbola Indonesia, mengindikasikan bahwa peristiwa seperti ini adalah lumrah dan wajar dalam sepakbola kita. Kita menjadikan sebagai hal yang normal. Saya merasa, jauh di dalam dasar hati kita, kita akan baik-baik saja, bahkan mungkin akan bangga, melakukannya sekali lagi jika itu menjamin menghasilkan sebuah trofi.

Puncak dari cinta-tanpa-pamrih publik sepakbola Indonesia adalah, meminjam judul sebuah buku, ‘mencintai sepakbola Indonesia meski kusut’. Sepakbola Indonesia sudah sedemikian kusut, sehingga alih-alih mengurai, membuang, atau memotongnya, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah memandangi kekusutan itu dan tetap bersuaha mencintainya. 

Publik sepakbola Indonesia adalah pecundang yang tawakal. Kita nyaris tahu timnas akan dibantai lawan, kalah dengan cara yang buruk, atau gagal di final oleh lawan yang tak lebih bagus, namun kita terus bertahan dengan harapan akan adanya kemungkinan akhir yang bahagia. Stadion tetap penuh; televisi tetap banyak iklan; tiket terus terjual; dan nyaris apokaliptik, suatu saat ada masa ketika Indonesia menjadi juara atau ikut Piala Dunia.

***

Saya tidak menolak jika seseorang mencap saya sebagai pemakan bangkai, karena menyalahkan komponen paling lemah dan paling rentan dalam hierarki sepakbola Indonesia: publik.

Penonton pasif, pemain, wartawan, komentator televisi, pelatih lokal, dan klub-klub gurem tidak ada sangkut pautnya secara langsung dengan kegagalan prestasi sepakbola nasional mereka. Jika dukungan besar dan cinta-tanpa-pamrih dianggap tidak cukup, bahkan dipandang sebagai sebuah kesalahan, apalagi yang bisa diberikan?

Saya punya alasan sendiri untuk ini. Sebagai bagian dari publik sepakbola, saya merasa semua yang dilakukan oleh siapa pun di luar PSSI dan perusahaan penyelenggara kompetisi (wartawan kritis, serikat pemain, pelatih di daerah) seperti meninju udara. Semua keringat yang keluar dan komitmen seperti menabrak tembok kegagalan.

Situasinya terkadang begitu beracun sehingga kita tak lagi melihat apa yang bisa kita lakukan. Sebaliknya, seperti jutaan orang lain yang mencemooh orang-orang tulus yang berkontribusi gagasan dan tindakan, saya cenderung pesimis dan skeptis terhadap upaya-upaya perbaikan sepakbola Indonesia.

Sampai kemudian saya melihat dunia paralel antara saya sebagai bagian dari publik sepakbola Indonesia dan saya sebagai warga negara Indonesia. Cinta-tanah-air seperti punya resonansi dengan cinta-tanpa-pamrih terhadap timnas Indonesia. Haqqul yakin, saya tidak sendirian. Bukan suatu hal aneh ketika jantung kita ikut berdebar dan mata kita berkaca-kaca ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan di stadion sepakbola, meskipun hampir semua dari kita suka menghindari upacara bendera di sekolah.

Perasaan haru yang paralel itu benar adanya jika sedikit membentangkan perbandingan itu dalam konteksnya.

Sepakbola hanyalah bagian dari kementerian (olahraga) di sebuah negara yang juga punya urusan dengan pendidikan, kesehatan, politik, hukum dan lain sebagainnya. Jika publik sepakbola ingin timnas berprestasi dan punya kekuatan untuk mengubah PSSI, begitu juga jutaan orang yang ingin hidup sehat dan pintar sembari punya kontribusi terhadap perbaikan lembaga kesehatan dan pendidikan.

Dan di sinilah letak paradoks cinta-tanpa-pamrih itu. Kita tahu bahwa nenek yang memotong dahan jati kering di hutan negara untuk memasak air lebih mungkin untuk masuk penjara ketimbang koruptor yang tertangkap tangan KPK. Namun, kita tidak kehilangan rasa cinta kita terhadap Indonesia dan harapan bahwa suatu saat semua orang setara di hadapan hukum.

Sepanjang hidup, kita mendapati layanan kesehatan yang diskriminatif, hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas, birokrasi yang alih-alih memudahkan justru mempersulit, petugas keamanan yang alih-alih melindungi justru memukuli dan membunuh rakyatnya sendiri. Semua fakta ini tidak menjadikan harapan kita tentang kesetaraan hukum, pencerdasan kehidupan bangsa, dan hidup yang sejahtera berkurang.

Perbandingan serupa bisa direntangkan hingga jauh sehingga kita bisa menemukan akibat paralel dari cinta-tanpa-pamrih untuk sepakbola dan Indonesia ini. Jika seorang Nurdin Halid masih tetap menjadi anggota legislatif, dan kini jadi calon gubernur, kita bisa mendapati para Jendral yang berlumur darah tetap menjadi menteri.

Kenapa kita mendapatkan hal yang paradok dari cinta-tanpa-pamrih ini? Saya punya sedikit argumen: cinta-buta ini lahir dari momen historis tertentu dan bukan karakter esensial yang terberi atau muncul begitu saja dari dalam bumi.

Penjelasannya begini.

Publik sepakbola Indonesia hidup dalam negara-bangsa Indonesia. Ia adalah bagian dari rakyat Indonesia. Keduanya adalah publik yang kalah, yang kekuasaannya dan kekuatannya telah ditaklukan. Ditaklukan oleh siapa?

Mari kita melingkar dulu bertamu ke antropologi. Secara universal, hidup manusia di semua jaman dan semua tempat butuh pengaturan/tatanan. Kelahiran dan kematian butuh diatur. Begitu juga dengan olahraga, kesehatan, politik, pendidikan. Semua tatanan ini  membutuhkan hirarki antara si pengatur dan yang diatur.

Secara kosmik, meta-human (Tuhan, Dewa-Dewi) dan manusia sebagai pengatur dan yang diatur memenuhi peran itu.  Di masyarakat animistik, roh-roh yang menciptakan hewan buruan atau ‘spirit’ yang menghadirkan hujan, pelangi, dan gempa bumi mengatur hidup manusia. Di dunia kontemporer, kapitalisme menciptakan si pemilik modal dan buruh. Di sebuah kerajaan, paduka dan hamba sahaya memainkan peran itu.

Penciptaan hirarki ini merupakan asal muasal segala bentuk tatanan kehidupan. Secara umum, hirarki ini ditandai oleh pemisahan si pengatur dan yang diatur. (Ingat, semua isi kitab suci dan mitos tentang asal-usul kehidupan memuat terpisahnya manusia dengan si maha pengatur). Tanpa hirarki ini, masyarakat tidak akan pernah ada dan publik tak pernah diciptakan. Hidup akan menjadi khaos dan kekerasan akan meletus tiap hari.

Sistem kepengaturan ini punya banyak bentuk. Ada yang berupa kekerabatan (leluhur sebagai pemberi restu/sanksi dan keturunannya yang hidup sebagai publik), kerajaan (raja dan rakyatnya), polity (dewan kota dan publiknya), dan secara umum kita sekarang mengenal negara-bangsa (pemerintah dan rakyatnya). Di sepakbola, ada FIFA/PSSI dan publik sepakbola.

Dalam setiap tatanan ini, relasi si pengatur dan yang diatur diwarnai oleh ketegangan. Sudah menjadi nasibnya, si penguasa/pengatur terus ingin melanggengkan kekuasaan untuk ‘memerintah’ dan berusaha memonopoli kekuasan memerintah atas publiknya, sementara publik selalu berusaha membatasi campur tangan si pemerintah sembari menuntut si penguasa menjalankan kebutuhan kolektif milik publik. Jadi, ketegangan akan terus-menerus mewarnai hubungan keduanya.

Jika ketegangan itu berlangsung sehat, maka keseimbangan kekuatan adalah hasilnya.

Idealnya, si penguasa dan publik akan tumbuh bersama. Di saat-saat ini, secara umum kita sebut publik tumbuh dengan baik dan makmur.

Jika penguasa terlalu kuat (apalagi sampai berkolaborasi dengan penguasa lain, menciptakan senjata dan militer), maka tatanan berada dalam risiko untuk menjadi absolut. Menjadi diktatur. Menjadi raja. Menjadi otoriter. Penguasa menjadi hukum, penentu moral, sekaligus panglima perang. Jika publik yang kuat, hasilnya bisa jadi demokrasi atau welfare state, tapi dalam bentuk ekstremnya adalah sebuah revolusi.

Nah, dari sini kita bisa sedikit melihat, sejak kapan publik sepakbola Indonesia dan secara umum rakyat Indonesia kalah. Karena kata pengantar ini bukanlah teks sejarah, bukan tempatnya untuk secara rinci mendeskripsikan bagaimana pendulum sejarah Indonesia berayun dari keseimbangan penguasa-rakyat di awal-awal revolusi kemerdekaan, menjadi demokrasi terpimpin, dan mencapai titik ekstremnya pasca anti-revolusi 1965, yang menjadi kemenangan mutlak penguasa atas rakyat/publik.

Cukuplah di sini kita ingat bahwa sejak 1968 hingga kini, PSSI nyaris selalu dipegang oleh tentara. Bila di masa tertentu bukan orang dengan senjata yang pegang, maka ia pastilah pengusaha. Bisa disebut di sini bahwa klub-klub profesional Galatama muncul sejalan dengan tumbuhnya kapitalis pribumi yang mendapat proteksi dari penguasa dan tentara. Dan mudah dipahami, pasca desentralisasi, klub-klub yang ikut kompetisi adalah klub-klub daerah yang menjadi alat politik-ekonomi para bupati, walikota, hingga ketua partai. Dan jangan heran, setelah era Djohar Arifin, yang gagal jadi boneka patuh oligarki, kita sekarang punya Edy Rahmayadi. 

Kemenangan penguasa atas publiknya di Indonesia begitu telaknya, sehingga media massa,  satu-satunya tempat publik sepakbola memiliki suara, sepanjang berdekade-dekade memilih bungkam dan apolitis di waktu-waktu publik sepakbola mulai mengguncang PSSI.

Seperti halnya rakyat Indonesia secara umum, publik sepakbola Indonesia sudah kalah selama setengah abad. Penguasa, yang berkolaborasi dengan tentara dan pengusaha, unggul sangat jauh, sehingga tidak ada tanda-tanda mereka akan goyah. Kepecundangan ini sudah sedemikian dalam, karena berlangsung beberapa generasi. Akibatnya, kita tidak tahu lagi bagaimana berimajinasi tentang restorasi sepakbola Indonesia.

***

Meski kritis terhadap publik sepakbola Indonesia, bukan berarti saya kehilangan harapan. Walau cinta-tanpa-pamrih publik sepakbola Indonesia memiliki karakter fatalis, ia menunjukkan bahwa ia belum sepenuhnya mati.

Dari sudut lain, dukungan total publik Indonesia bisa jadi adalah bentuk yang paling embrionik dari usaha publik untuk mengajak penguasa sepakbola berbagi kekuatan dan dukungan. Tak sulit untuk memahami, jika timnas menang yang menang adalah semuanya. Pendukung menang. PSSI pun menang.

Barangkali sepakbola unik karena ia bisa memberikan harapan berulang kali. Setiap tahun selalu ada kualifikasi atau turnamen yang diikuti. Setiap kemenangan dan prestasi kecil adalah kemenangan kolektif besar. Dan ketika di bidang-bidang lain kekalahan rakyat sudah sedemikan sulit dipulihkan dan kemenangan kolektif yang bisa dibanggakan bersama—baik oleh rakyat maupun penguasanya—sulit dibayangkan, kemenangan (di sepakbola) ini jadi semakin berarti.

Lapangan sepakbola dan timnas Indonesia masih memberi kemungkinan imajinasi bahwa ketegangan dinamik antara penguasa dan publiknya bisa disalurkan menjadi prestasi yang membanggakan. Setiap pertandingan, tak peduli berapa skala maupun nilai pentingnya, adalah momentum untuk membuktikan bahwa publik, federasi, pemain, dan seluruh elemen sepakbola Indonesia bisa memberi kemenangan kecil.

Keluhan, makian, ratapan adalah bukti bahwa publik sepakbola Indonesia masih bernyawa. Tidak. Tidak. Kita belum sepenuhnya putus asa. Harapan itu masih ada. Ia masih terdengar dari jantung jutaan orang yang berdegup pelan, yang akan mengencang jika timnas Indonesia bertanding. Ketika rasa bangga, haru, sekaligus sedih dan putus asa itu tiba-tiba menyelinap di balik kulit dan meremangkan bulu kita, itulah saat kita bisa berimajinasi kolektif sebagai sebuah publik, sebagai sebuah bangsa.

*tulisan ini merupakan kata pengantar untuk buku Mahfud Ikhwan, "Dari Kekalahan ke Kematian" (EA Books, 2018).